kemiskinan pneumonia pada balita

Di Indonesia, insiden penyakit pneumonia tahun
1990 (5 per 10.000 penduduk) dan tahun 1998
(212.6 per 10.000 penduduk) memperlihatkan kecenderungan
yang meningkat tajam. Survei Kesehatan
Nasional pada tahun 2001, menemukan proporsi kematian
bayi akibat ISPA (28%) dan pneumonia (80%) masih
sangat tinggi. Pada akhir tahun 2000, angka kematian
pneumonia pada balita, diperkirakan mencapai 4,9 per
1000 yang berarti bahwa rata-rata terjadi satu kematian
balita akibat penomonia setiap lima menit. Pada tahun
2004, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menurunkan
angka kematian dan kesakitan pneumonia pada
balita masing-masing menjadi 3 per 1000 dan 8-16%.
Berbagai studi membuktikan bahwa faktor sosio-ekonomi
berkontribusi besar terhadap kejadian penyakit saluran
pernapasan. Berbagai studi di negara berkembang
memperlihatkan secara jelas hubungan antara status sosial
ekonomi dengan kejadian pneumonia balita.
Kelompok masyarakat yang berasal dari sosio-ekonomi
rendah relatif lebih banyak mengunjungi fasilitas pelayanan
medis. Penduduk yang berpenghasilan rendah berisiko
sakit 43% (OR 1,43; 1,12-1,84) dan terakses lebih
banyak terhadap pelayanan kesehatan (9%, OR 1,49;
1,24-1,79). Studi mortalitas pneumoni balita di Amerika
Serikat selama periode 58 tahun (1939 -1996), menemukan
penurunan kematian anak yang sangat besar
(98%). Hal tersebut membuktikan bahwa Program intervensi
The Women, Infants and Children yang dilakukan
pada tahun 1972 terbukti sangat meningkatkan akses
penduduk miskin pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Hal tersebut memperlihatkan pola hubungan monotonic
yang mengindikasikan bahwa hubungan yang terjadi
tidak semata-mata disebabkan oleh masalah kemiskinan.
Pada kelompok dengan status sosio-ekonomi yang
rendah, semua penyebab kematian dan angka kesakitan
akan memperlihatkan tren yang meningkat. Berbagai hasil
evaluasi juga memperlihatkan bahwa risiko cedera, asma
dan hipertensi pada remaja meningkat akibat perilaku
negatif anak-anak dari kalangan sosio-ekonomi rendah.
Namun, pada kelompok dewasa muda risiko cedera
dan darah tinggi tidak terlihat meningkat. Keadaan ini diduga
berhubungan dengan unhiggenic environment pada
sosio-ekonomi rendah seperti; konflik, child care quality,
stress hidup, akses pelayanan kesehatan yang minim.
Artikel penelitian berjudul “Pengaruh Kemisikinan
Keluarga pada Kejadian Pneumonia Balita Di Indonesia,
oleh Rizanda Machmud dari Bagian Ilmu Kesehatan
Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas
Kedokteran, Universitas Andalas, menarik perhatian kami
untuk dibahas dalam editorial kali ini. Risiko balita
yang berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah,
berpengetahuan rendah dan mengalami pencemaran udara
relatif lebih tinggi. Analisis multilevel juga memperlihatkan
hubungan yang erat antara pneumonia balita dan
variabel independen pada level rumah tangga dan kabupaten.
Balita dari lingkungan rumah tangga miskin berisiko
pneumonia 1,73 kali lebih besar (CI 95% OR 1,34;
2,25) daripada yang tidak miskin. Kontribusi kemiskinan
pada kejadian pneumonia balita ditemukan sekitar
19,9%. Apabila kemiskinan keluarga dapat diatasi, maka
prevelensi pneumonia balita akan dapat diturunkan
dari 5,4% menjadi 4,33%.
Model multilevel menemukan pencemaran udara
dalam rumah berpengaruh paling kuat mengindikasikan
bahwa kejadian pneumonia pada keluarga miskin
dipengaruhi lebih kuat oleh pencemaran udara dalam
rumah daripada status gizi. Faktor kontekstual
berpengaruh lebih besar dari pada faktor compositional.
Sehingga intervensi pada keluarga miskin lebih
mengutamakan intervensi di faktor kontekstual
dibandingkan faktor compositional.
Setelah World Development Report 2000/2001, ter-
1
Kemiskinan dan Pneumonia pada Balita
EDITORIAL
2
minologi kemiskinan diterjemahkan secara luas dan multi
dimensional. Hal tersebut mengandung makna bahwa
derajat kesehatan dan ill – health merupakan dimensi
yang sangat penting dan esensial. Dalam dimensi baru
dikatakan bahwa peningkatan pendapatan tidak menjamin
secara otomatis penurunan kemiskinan kecuali jika
diikuti oleh peningkatan derajat kesehatan kelompok
miskin. Dengan demikian, diperlukan peningkatan
alokasi pembiayaan pelayanan kesehatan untuk dapat
meningkatkan derajat kesehatan yang akan meningkatkan
produktifitas penduduk. Peningkatan derajat kesehatan
penduduk tidak mudah diwujudkan karena
memerlukan pemahaman dan kemauan politis yang kuat.
seperti pernyataan berikut ’by securing greater proportional
improvements amongs poorer groups, is not simply
poverty issues – it is also a question of justice and equity’.
Pergeseran tersebut dapat dilihat dari proporsi
anggaran kesehatan yang dialokasikan di suatu daerah
yang seharusnya bergeser pada pembiayaan berbagai
masalah kesehatan kelompok rentan dan miskin. Semoga
segera menjadi kenyataan. (Nasrin Kodim)
KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 4, No. 1, Agustus 2009

untuk melihat lebih lanjut silahkan download disini